Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan    pemerintahan daerah serta tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumber Daya Air, Bina Marga, Pengelolaan Air Limbah Dan Air Minum, Penataan Ruang Serta Bina Konstruksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka      Menengah Daerah (RPJMD);

b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); 

c. pelaksanaan  kebijakan,  penyelenggaraan,  pemantauan  dan evaluasi serta pengawasan sumber daya air, bina marga, pengelolaan air limbah dan air minum, penataan ruang serta bina konstruksi;

d. pembinaan,     pengawasan     dan     pengendalian     urusan kesekretariatan, kepegawaian, dan rumah tangga Dinas;

e. pembinaan,    pengawasan,    pengendalian    dan    koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi sumber daya air, bina marga, pengelolaan air limbah dan air minum, penataan ruang serta bina konstruksi;

f. pembinaan    pengawasan    dan    pengendalian   penggunaan anggaran Dinas;

g. pembinaan,   pengawasan   dan   pengendalian   Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

h. pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  produk  hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan

i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas membawahi:

1.  Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.  Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 

c.  Sub Bagian Keuangan dan Aset.

2.  Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

a.  Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; 

b.  Seksi  Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan 

c.  Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air.

3. Bidang Bina Marga membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

a.  Seksi Pembangunan Jalan;

b.  Seksi Rehabilitasi Jalan; dan

c.  Seksi Pembangunan Jembatan. 

4.  Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

a.  Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

b.  Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum.

5.  Bidang Tata Ruang membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

a.  Seksi Perencanaan Tata Ruang; 

b.  Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 

c.  Seksi Pengendalian Tata Ruang.

6. Bidang Bina Konstruksi membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari: 

a. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan 

b. Seksi Utilitas dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

7.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

(1)   Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan, dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;

b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;

c. penyelenggaraan administrasi umum;

d. penyusunan evaluasi dan laporan;

e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;

f. pengoordinasian  upaya  pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas; 

g. penyelenggaraan perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

h. pengoordinasian perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;

j. pengelolaan keuangan Dinas;

k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;

l. pengelolaan, inventarisasi, penyimpanan, perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah; 

m. pengoordinasian analisis dan pengembangan  kinerja  Dinas; dan

n. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat, terdiri dari:

a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.  Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan 

c.  Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum;

c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan Sub Bagian;

d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi,  pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta  penerimaan  tamu, kehumasan  dan protokoler;

f. pelaksanaan  kebutuhan  dan  perawatan  sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;

g. pengoordinasian   analisis beban  kerja,  kepegawaian,  dan jabatan fungsional;

h. pengelolaan perpustakaan Dinas;

i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi,    pendistribusian,    penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;

k. penyelenggaraan  analisis  dan  pengembangan  kinerja  Sub Bagian dan   pengoordinasian   analisis   dan  pengembangan kinerja Dinas; dan

l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan  pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas.

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Sub  Bagian  Perencanaan,  Evaluasi,  dan  Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;

b. pengumpulan,  pengolahan  data dan informasi, menginventarisasi permasalahan   serta melaksanakan pemecahan permasalahan  yang berkaitan  dengan  tugas urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;

c. perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  evaluasi,  dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;

d. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang; 

e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;

f. pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas;

g. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

h. penyusunan program kerja tahunan Dinas;

i. pengoordinasian   Penyusunan  rancangan  produk hukum Dinas;

j. penyusunan Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

k. penghimpunan  bahan  RPJPD  dan  RPJMD  Dinas  sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;

l. penghimpunan bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD  Dinas  sebagai  bahan  penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan Wali Kota;

m. penghimpunan  bahan  LKPJ  akhir  tahun  dan  akhir  masa jabatan Wali Kota;

n.  pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan

o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan,  pengolahan  data  dan  informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;

b. perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  evaluasi  dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;

c. penyiapan   bahan kebijakan  dan  petunjuk  teknis  yang berkaitan dengan urusan  keuangan,  penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;

d.  penyelenggarakan keuangan dan penatausahaan aset Dinas; 

e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi,  pendistribusian,  penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;

f. penyimpanan   berkas   keuangan   dan   pengadministrasian dokumen dalam  rangka  pelayanan  administrasi  keuangan di lingkungan Dinas;

g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan

h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air 

(1) Bidang Sumber Daya  Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai/setu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

(2) Untuk menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan RENCANA KERJA BIDANG  mengacu pada Rencana Strategis Dinas;

b.  penyusunan data dan analisa tentang pengembangan jaringan sumber daya air;

c. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai/setu;

d. penyusunan  program  pengelolaan  sumber  daya  air  dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai/setu;

e. pemantauan  dan  evaluasi  penyelenggaraan/penerapan  pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

f. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis / desain / pengembangan sumber daya air;

g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai/setu;

h.  pengelolaan sistem hidrologi; 

i. pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi turap, normalisasi serta drainase utama;

j. pelaksanaan pembangunan drainase lingkungan selain sarana dan prasarana perumahan;

k. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;

l. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai/setu;

m. penyusunan  dan  penyiapan  rekomendasi   teknis  dalam pemberian izin sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai/setu;

n. pengelolaan  dan  pengembangan  sistem  drainase  yang terhubung dengan sungai dalam Daerah Kota;

o. mempelajari, memahami,  dan  melaksanakan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

q. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

r.  menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

s.  pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

a.  Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; 

b.  Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan 

c.  Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air.

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

(1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan  Sistem Drainase mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

b. pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanaan  perencanaan teknik;

c. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;

d. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi drainase utama;

e. pelaksanaan  pembangunan  dan rehabilitasi  drainase lingkungan selain sarana dan prasarana perumahan;

f. pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  di bidang pelaksanaan Sumber daya air;

g. mengevaluasi   pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

h. mempelajari,   memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

1) Seksi  Operasi  dan  Pemeliharaan  Sumber Daya Air  mempunyai tugas melaksanakan operasional dan pemeliharaan sumber daya air.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan  Pemeliharaan   Sumber  Daya  Air menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan  Rencana  Kerja  Seksi  mengacu  pada  Rencana Kerja Bidang;

b. pengumpulan   data   dan   analisa   tentang   pengembangan jaringan sumber daya air; 

c.  pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;

e. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;

f. mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   dan   menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

g. mempelajari,   memahami,   dan   melaksanakan   peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

i. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

j.  pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

(1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya  Air mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi sumber daya air.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan  dan  Rehabilitasi    Sumber    Daya    Air menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan,  menyusun  dan  melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Rehabilitasi Sumber Daya Air yang mengacu pada rencana kerja bidang;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan   Anggaran  (DPA)/DPPA  Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;

d. mengkoordinir  pelaksanaan  pembangunan  dan  rehabilitasi sumber daya air;

e. pelaksanaan   pembangunan  dan  rehabilitasi  turap serta normalisasi sumber daya air; 

f. melakukan   pemantauan  pembangunan  dan rehabilitasi prasarana pengelolaan sumber daya air;

g. mengevaluasi   pelaksanaan  tugas dan  menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

h. mempelajari,  memahami,  dan  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

i.  memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga 

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan,pemrograman, pelaksanaan pembangunan, bangunan pelengkap jalan, pengendalian mutu, hasil pelaksanaan pekerjaan, penyediaan pengujian bahan serta mutu konstruksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan  Rencana  Kerja  Bidang  mengacu pada  Rencana Strategis Dinas;

b. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan, jalan lingkungan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;

c.  pelaksanaan  norma,  standar,  pedoman,  dan kriteria bidang jalan  dan  jembatan  serta  bangunan  pelengkap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan kordinasi pemrograman dan perencanaan bidang jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan, teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;

e. pelaksanaan  perencanaan  teknik  jalan,  jembatan  dan bangunan pelengkap jalan, serta pengujian konstruksi;

f. pelaksanaan   pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan;

g. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;

h. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian  pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan; dan

i.  pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Bina Marga terdiri dari: 

a. Seksi Pembangunan Jalan; 

b. Seksi Rehabilitasi; dan

c.  Seksi Pembangunan Jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan

(1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jalan arteri dan  kolektor  beserta bangunan pelengkap jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan jalan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan mutu konstruksi jalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja seksi mengacu pada rencana kerja bidang;

b.  pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan beserta bangunan pelengkapnya;

c. pelaksanaan  penyiapan  data  dan  informasi  sebagai  bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan bangunan pelengkap jalan; 

d.  pelaksanaan  koordinasi  konektivitas  sistem  jaringan  jalan dengan sistem moda transportasi bersama dengan instansi;

e. pelaksanaan  pembangunan  jalan arteri dan kolektor beserta bangunan pelengkapnya;

f.   pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan;

g.  pelaksanaan pengujian mutu konstruksi jalan;

h.  evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi jalan;

i.   pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan;

j. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jalan;

k. mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  dan  menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

l. mempelajari,  memahami  dan  melaksanakan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n.  membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil  kerja  bawahan  agar  pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

o.  pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Rehabilitasi Jalan

(1) Seksi  Rehabilitasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, rehabilitasi  jalan  lingkungan  beserta  bangunan pelengkap jalan serta pengamanan pemanfaatan bagian jalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Bidang mengacu pada Rencana Strategis Dinas;

b. pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan rehabilitasi jalan beserta bangunan pelengkapnya;

c. pelaksanaan perencanaan pemprograman rehabilitasi;

d. pelaksanaan rehabilitasi jalan lingkungan beserta bangunan pelengkap jalan selain prasarana sarana perumahan; 

e. pemantauan,  evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi jalan lingkungan;

f. mengevaluasi pelaksanaan   tugas   dan   menginventarisasi permasalahan dilingkup  tugasnya  serta  mencari  alternatif pemecahannya;

g. mempelajari,  memahami dan  melaksanakan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

i. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Pembangunan Jembatan

(1) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jembatan  beserta  bangunan  pelengkapnya, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan jembatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a.    penyusunan Rencana  Kerja  Seksi  mengacu  pada  Rencana Kerja Bidang;

b. pelaksanaan pendataan  dan  mengelola  data kondisi jalan, jalan lingkungan dan jembatan;

c. pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;

d. pelaksanaan penyiapan  data  dan  informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman  dan  perencanaan teknik pembangunan jembatan serta bangunan pelengkapnya;

e. pelaksanaan  pembangunan   jembatan   beserta   bangunan pelengkapnya;

f.     pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jembatan;

g.    pelaksanaan pengujian mutu konstruksi jembatan;

h.    evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi jembatan; 

i. mengevaluasi pelaksanaan   tugas   dan   menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

j. mempelajari, memahami   dan   melaksanakan   peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

k.    memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

l. membagi tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. menyampaikan    laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

n. pelaksanaan tugas lain   sesuai bidang tugasnya  yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum

Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum

(1) Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,   perencanaan,  pemrograman pengelolaan air limbah domestik dan air minum.

(2) Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1),  Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan  Rencana  Kerja  Bidang  mengacu pada  Rencana Strategis Dinas;

b. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemprograman dan perencanaan teknis, pengembangan   dan pengelolaan sistem    air    limbah    domestik,    dan   sistem penyediaan air minum;

c. pengumpulan dan pemutakhiran data infrastruktur meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem  air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;

d. perumusan  bahan  kajian  sebagai  dasar  perencanaan kebijakan, strategi dan program dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum; 

e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;

f. penyelenggaraan        pembangunan    infrastruktur    meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem  air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;

g. penyelenggaraan    pengawasan    dan    pengendalian    dalam pengembangan pembangunan  dan  pengelolaan  sistem  air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;

h.  pemeliharaan  dan  pemantauan  sarana  dan  prasarana  air limbah domestik dan air minum;

i. penyelenggaraan    pembinaan    teknis    dan    pemberdayaan masyarakat, pihak   swasta,   dan   instansi   terkait   dalam pengembangan dan pengelolaan sistem  air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;

j. penyelenggaraan      monitoring      dan      evaluasi      program pengembangan dan pengelolaan sistem  air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;

k. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum; dan

l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum terdiri dari :

a.    Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan 

b.    Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum.

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik

(1) Seksi  Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik di kawasan hunian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan  dan  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan  Rencana  Kegiatan Seksi  mengacu pada Rencana Kerja Bidang; 

b. pelaksanaan  pengumpulan  dan  pemutakhiran  data  sebagai bahan kajian perumusan penetapan kebijakan, strategi dan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik;

c. penyelenggaraan  perencanaan,  pengawasan,  pembangunan, dan pengembangan sistem air limbah domestik;

d. penyelenggaraan  sistem   jaringan   sarana   dan   prasarana pengelolaan air limbah domestik;

e. pelaksanaan pemeliharaan  dan  pemantauan sarana dan prasarana air limbah domestik;

f. penyelenggaraan  pengawasan pengelolaan sistem air limbah domestik;

g. pelaksanaan  evaluasi  pengembangan  dan  pengelolaan  air limbah domestik;

h.  pelaksanaan pembinaan teknis terhadap masyarakat, instansi pemerintah  terkait  dan  pihak  swasta  dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik;

i.   penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi;

j. mengevaluasi  pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup  tugasnya  serta  mencari  alternatif pemecahannya;

k. mempelajari,  memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

l.   memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

n.  pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum

(1) Seksi  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Air  Minum  mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan air minum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pengelolaan  Air  Minum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan  Rencana  Kegiatan Seksi  mengacu pada Rencana Kerja Bidang;

b. pelaksanaan  pengumpulan  dan  pemutakhiran  data  sebagai bahan kajian perumusan penetapan kebijakan, strategi dan petunjuk teknis   pengembangan   dan   pengelolaan   sistem penyediaan air minum;

c. penyelenggaraan  perencanaan,  pengawasan,  pembangunan dan pengembangan infrastruktur air  minum;

d. pelaksanaan   pemeliharaan   dan   pemantauan   sarana   dan prasarana air minum;

e. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap masyarakat, instansi terkait dan  pihak swasta dalam penyelenggaraan pengembangan pembangunan dan pengelolaan air minum;

f. pelaksanaan  penyiapan  bahan  rumusan  kebijakan  teknis kerjasama dan kemitraan dengan swasta dan lembaga lainnya dalam bidang air minum pada kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu;

g. penyelenggaraan  pengawasan pengelolaan sistem penyediaan air minum;

h.  penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi;

i. mengevaluasi  pelaksanaan  tugas   dan   menginventarisasi permasalahan dilingkup  tugasnya  serta  mencari  alternatif pemecahannya;

j. mempelajari,  memahami dan  melaksanakan    peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

k.  memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan. 

Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang 

(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan tata ruang.

(2) Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a.   perumusan bahan kebijakan dibidang tata ruang;

b.   penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang  mengacu  pada Rencana Strategi Dinas;

c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum dibidang tata ruang;

d. pengaturan,   pembinaan,   pelaksanaan,   pengawasan   dan pengendalian di bidang tata ruang;

e. pengumpulan  data  sebagai  bahan   perumusan  kebijakan teknis penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;

f.    pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang;

g.   pengoordinasian  kerjasama  bidang  penataan  ruang  dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Kota lain;

h. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penataan ruang; dan

i.    pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan. 

Bidang Tata Ruang terdiri dari

a.    Seksi Perencanaan Tata Ruang; 

b.    Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 

c.    Seksi Pengendalian Tata Ruang.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan tata ruang dan bangunan gedung serta lingkungan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan  penyusunan  Rencana  Kegiatan  Seksi mengacu pada Rencana Kerja Bidang;

b. perumusan bahan kebijakan bidang perencanaan tata ruang di tingkat Kota;

c. perumusan kebijakan teknis lainnya terkait penataan ruang di tingkat Kota;

d. perumusan    bahan    penetapan    kriteria    penentuan    dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan perencanaan tata ruang;

e.  pelaksanaan sosialisasi SPM bidang perencanaan tata ruang;

f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi perencanaan tata ruang kota;

g. penyebarluasan  informasi  perencanaan  tata  ruang  kepada masyarakat;

h.  pelaksanaan penyusunan dan perumusan bahan serta proses penetapan terhadap perencanaan tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

i. perumusan bahan dan proses penetapan Rencana Detail Tata Ruang sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

j. penyusunan    Program dan Anggaran Kota di  bidang perencanaan tata ruang;

k.  pelaksanaan penyusunan dan perumusan bahan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

l. pengoordinasian  penyusunan,  perumusan  rekomendasi  dan sinkronisasi rencana tapak kawasan sebagai bentuk rencana tata ruang dengan skala paling rinci;

m. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang;

n.  penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang;

o. mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   dan   menginventarisasi permasalahan dilingkup  tugasnya  serta  mencari  alternatif pemecahannya; 

p. mempelajari,    memahami    dan    melaksanakan    peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

q.  memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

t.   pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Pemanfaatan Ruang

(1) Seksi   Pemanfaatan   Ruang   mempunyai   tugas   melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan ruang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan Rencana Kegiatan mengacu pada Rencana Kerja Bidang;

b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pemanfaatan tata ruang, investasi kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah,   masyarakat   dan   dunia  usaha,  SPM di bidang pemanfaatan tata ruang;

c. perumusan  dan  penyusunan  surat  Keterangan  Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;

d. pengoordinasian  forum  penataan  ruang  dan/atau  lembaga yang bertugas   melaksanakan   penyelenggaraan   penataan ruang di tingkat Kota;

e. pelaksanaan      penghimpunan      data      sebagai      bahan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang;

f. pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan rencana teknis kawasan;

g. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang; 

h.  penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;

i. mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   dan   menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

j. mempelajari,    memahami    dan    melaksanakan    peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

k.  memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

n.  pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Pengendalian Tata Ruang

(1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan dibidang pengendalian tata ruang.

(2) Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1),  Seksi  Pengendalian  Tata  Ruang  menyelenggarakan fungsi:

a.   penyusunan Rencana Kegiatan mengacu pada Rencana Kerja Bidang;

b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang Pengendalian Tata Ruang Daerah       Kota       bekerja       sama       dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Kota lainnya, masyarakat dan dunia usaha, SPM di bidang pemanfaatan tata ruang;

c.   pengawasan pemanfaatan ruang wilayah Daerah Kota;

d.  pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah Kota;

e. penyusunan    prosedur    standart    operasional   penerapan peraturan zonasi sebagai pedoman pendalian pemanfaatan ruang; 

f. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengendalian tata ruang;

g. pengendalian, pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  (RTRWK) dan  Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK);

h. pembentukan    lembaga    yang    bertugas    melaksanakan pengendalian tata ruang tingkat Kota;

i. pelaksanaan      penghimpunan      data      sebagai      bahan penyelenggaraan kegiatan pengendalian tata ruang;

j. pelaksanaan   teknis   penyelenggaraan   pengendalian   tata ruang;

k. pelaksanaan  koordinasi  antar  Perangkat  Daerah  maupun antar Pemerintah     Daerah     Kabupaten/Kota     dalam penyelenggaraan pengendalian tata ruang;

l.   penyusunan     laporan     dan     evaluasi     kegiatan     Seksi Pengendalian Tata Ruang;

m. mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   dan   menginvetarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

n. mempelajari,   memahami,   dan   melaksanakan   peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

o.   memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

r. pelaksanaan   tugas   lain   sesuai   bidang   tugasnya   yang diberikan oleh Pimpinan. 

Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi 

1) Bidang  Bina  Konstruksi  mempunyai  tugas  menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan teknis  bidang  jasa  konstruksi  dan  jaringan  utilitas  umum yang menunjang kegiatan urusan Pekerjaan Umum;

b. penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan teknis penjamin mutu pembinaan jasa konstruksi;

c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan Izin Usaha Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;

d. penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan  pembinaan badan usaha dan tenaga terampil konstruksi;

e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan asosiasi jasa konstruksi di Daerah Kota;

f. penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan pembinaan dan pengendalian jaringan utilitas umum; dan

g.  pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Bina Konstruksi terdiri dari:

a.  Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan 

b.  Seksi Utilitas dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

(1)    Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan    penyiapan    bahan    perumusan    dan pelaksanaan kebijakan  teknis  Pengaturan  dan  Pemberdayaan Jasa Konstruksi. 

(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaturan    dan    Pemberdayaan    Jasa    Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan     Rencana     Kerja     Seksi     Pengaturan     dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi mengacu pada Rencana  Kerja Bidang;

b. penyusunan  bahan  kebijakan  teknis  Pengaturan  dan Pemberdayaan Jasa  Konstruksi   sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan   pelatihan,   pembinaan,   dan   jaminan   mutu pemberdayaan jasa konstruksi;

d.  pelaksanaan pembinaan asosiasi jasa konstruksi;

e. mengembangkan  dan  meningkatkan  kapasitas  kompetensi badan usaha dan tenaga terampil jasa konstruksi;

f. pelaksanaan pengembangan pasar konstruksi dan kerjasama konstruksi di Daerah Kota;

g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sistem informasi jasa konstruksi Kota Depok;

h.  memproses  daftar  upah  tenaga  kerja  dan  harga  satuan material konstruksi setiap 6 (enam) bulan sekali;

i. mengoordinasikan  Tim  Pembina  jasa  konstruksi  dan  kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;

j. mengevaluasi    pelaksanaan    tugas    dan    menginvetarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

k. mempelajari,    memahami    dan    melaksanakan    peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

l.  memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan. 

Seksi Utilitas dan Pengawasan Jasa Konstruksi

1) Seksi Utilitas dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis  jaringan  utilitas  umum dan pengawasan jasa konstruksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Utilitas dan Pengawasan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan  Rencana  Kerja  Seksi  Utilitas  dan  Pengawasan Jasa Konstruksi mengacu pada Rencana Kerja Bidang;

b.  penyusunan bahan kebijakan teknis Utilitas dan Pengawasan Jasa Konstruksi   sesuai   dengan   peraturan   perundang- undangan;

c.  pengawasan pembinaan dan tertib usaha jasa konstruksi;

d.  pengawasan mutu pekerjaan agar sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi tekhnis dan dokumen kontrak;

e.  pengawasan pembinaan asosiasi jasa konstruksi;

f. pengawasan pengembangan pasar konstruksi dan kerjasama konstruksi di Daerah Kota;

g. pengawasan dan pengendalian jaringan utilitas umum antara lain kabel udara, galian pipa, fiber optik dan kabel listrik;

h.  mendampingi penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

i. mengawasi  dan  memberikan  sanksi  terhadap  asosiasi  atau badan usaha yang tidak mematuhi aturan mutu konstruksi;

j.   mengawasi pasar konstruksi dan kerjasama konstruksi di Kota Depok;

k.  mengevaluasi   kegiatan   pembinaan,   pelatihan,   bimbingan teknis dan penyuluhan pemberdayaan jasa konstruksi;

l. mengawasi  peningkatan  kemampuan  teknologi,  penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di Daerah Kota; 

m. mengevaluasi    pelaksanaan    tugas    dan    menginvetarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

n. mempelajari,    memahami    dan    melaksanakan    peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

o.   memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

r. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

(1) Untuk   menyelenggarakan   sebagian   tugas   Dinas   di   bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk UPTD pada Dinas  sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan,   susunan   organisasi,   tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|